.

Facebook

www.facebook.com

Saturday, 29 September 2012

GBHN 1998


UUD 45 dan GBHN Tangkal Kehancuran dan Disintegrasi

Selasa, 07 Agustus 2012 | 09:54
+ | Normal | -
Jakarta, InfoPublik - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mendesak elite politik mengambil langkah tegas mengembalikan tatanan negara ke UUD 45 dan memberlakukan kembali GBHN. Tindakan itu untuk mencegah Indonesia menjadi negara gagal atau terjebak disintegrasi.
Ketua Umum PPAD Letjen TNI (purn) Soeryadi mengatakan pentingnya dihidupkan kembali sistem demokrasi musyawarah mufakat. Menurutnya, setelah satu dasawarsa melakukan perubahan (reformasi), PPAD yang mengamati para penyelenggara pemerintah dan penyelenggara kenegaraan lainnya, menilai perilaku elite politik sulit dipercaya masih memiliki komitmen mewujudkan cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945. "Elite politik sulit dipercaya masih memiliki komitmen untuk mewujudkan cita-cita kemerdekan 17 Agustus 1945, negara berbentuk NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ujar Soeryadi di Jakarta, Selasa (7/8).
Soeryadi menambahkan, perubahan UUD 1945 menjadi UUD 2002 telah menyebabkan Pancasila tidak lagi dipergunakan sebagai dasar penuntun penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga mengikis nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti kekeluargaan, gotong royong, persaudaraan, toleransi dan norma etika ketimuran.
"Etika Ketimuran digantikan paham individualisme, liberalisme, kapitalisme yang nyata-nyata membuat rakyat Indonesia sengsara selama berabad-abad. UUD 2002 juga menjadikan bangsa indonesia tidak memiliki masa depan dengan raibnya GBHN yang digagas seluruh rakyat di MPR RI," tandasnya.
PPAD juga mencermati bahwa negara yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan dan permusyawaratan - perwakilan, telah digantikan sistem yang amat liberal, pemilihan langsung dan cara berpolitik yang ultra liberal. Hal ini mengakibatkan munculnya banyak parpol dengan berbagai ideologi yang hanya mengejar kekuasaan dan harta. "Rakyat dipinggirkan, padahal dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang berkuasa," imbuhnya.
Tak hanya itu, menurut Soeryadi sistem ini juga membuat perekonomian nasional dikuasai asing korporaso bangsa asing, dimana kedaulatan ekonomi menghilang, privatisasi tanpa kendali dan kekayaan alam dikuras bang asing. Lemahnya kepemimpinan turut berimbas pada potret hukum yang memprihatikan. Terjadi tumpang tindih fungsi lembaga penegak hukum, mafia dan politisasi hukum. "Berbagai kasus besar terkatung-katung bahkan raib, seperti kasus bank century, kasus IT KPU dan lainnya," ujarnya.
Untuk mencegah terpuruknya bangsa dan memastikan kinerja profesional, PPAD berharap pada kampanye pemilihan presiden 2014 mendatang, para calon turut menampilkan embrio kabinetnya. Pemerintah juga diminta tegas menindak semua kasus korupsi tanpa tebang pilih dan mempercayakan KPK untuk pemberantasan korupsi.

Keberanian Mengamandemen UUD

SENIN, 06 JUNI 2011 11:19
M. KHAMDAN
KUNJUNGAN: 200
·                                
·                                 PDF
Amandemen UU
Perjalanan reformasi yang lebih dari dua belas tahun, telah mengalami banyak skenario. Ada yang menggembirakan untuk disyukuri, tetapi banyak yang membingungkan dan bahkan menyedihkan karena berkembang tanpa arah. Demokrasi yang tumbuh subur di seantero daerah hanya melahirkan pentas politik berbiaya tinggi namun tidak memiliki dampak dalam upaya mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat.
Sampai saat ini, arah pembangunan Indonesia juga mengalami ketidakjelasan sehingga harus malu tersalip oleh negara-negara tetangga yang tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia. Evaluasi keadaan demikian perlu disikapi dengan mengembalikan arah dan haluan pembangunan nasional berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan kembalinya sakralitas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengesahnya, dengan didukung proses demokratisasi yang memberikan hak bagi calon independen sebagai presiden maupun wakil presiden. Dengan demikian, dibutuhkan keberanian mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).
Setelah enam puluh lima tahun Indonesia merdeka, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen dari kurun waktu 1999 sampai 2002. pembongkaran yang dilakukan praktis merubah struktur ketatanegaraan. Semula dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai institusi tertinggi yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dan utusan-utusan daerah serta golongan, kemudian ada Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Hasil perubahan menghasilkan penambahan Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan daerah (DPD) yang mengambil empat perwakilan dari masing-masing provinsi, dan Komisi Yudisial (KY). Posisi serta peran DPA akhirnya dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat Presiden.
Selain institusi-institusi yang disebutkan dalam konstitusi, terdapat juga komisi-komisi atau badan-badan dan lembaga independen yang menghiasi dalam struktur ketatanegaran. Hal itu seperti keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (bawaslu), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Polisi Nasional (Kompolnas), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Ombudsman nasional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK), dan banyak lagi.
Namun semakin banyaknya institusi tinggi negara sekaligus institusi independen yang ada, justru menimbulkan gesekan-gesekan karena terjadinya fungsi yang saling tumpang tindih. Contoh yang beberapa kali terjadi misalnya antara MA dan KY, KPU dan Kementerian Dalam Negeri, MA dan KPU, serta DPD dan DPR. Gugatan-gugatan atas “kekisruhan” fungsi institusi negara dalam sistem tata negara setidaknya dapat difahami seperti langkah DPD mengajukan judicial review (uji materi) terhadap UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Parlemen).
Langkah yang dilakukan DPD tersebut merupakan upaya strategis sebagai warming up untuk mengadakan amandemen konstitusi. Terlebih selama ini DPD dan MPR seolah mengalami amputasi wewenang serta fungsi untuk bisa andil berperan merumuskan arah pembangunan nasional. Tentunya proses demokrasi yang dirasa semakin tidak jelas arah perjalanannya dalam relasinya dengan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat, semakin mendukung untuk dilakukan adopsi aturan calon independen sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden.
Presiden sebagai kepala eksekutif par excellence berwenang menjalankan arah pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misinya dengan berpegangan pada UU. Namun karena selama ini presiden dan wakil presiden adalah bayang-bayang partai tertentu, maka visi dan misi pembangunan yang dijalankan justru terkesan sebagai visi dan misi partainya.
Hal yang penting menuju amandemen kelima adalah upaya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai acuan arah pembangunan nasional di segala bidang dalam jangka panjang yang disusun oleh semua elemen bangsa. Upaya menyusun GBHN pada dasarnya telah dilakukan sejak awal kemerdekaan sebagai bagian dari model perencanaan ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Tetapi sengaja dihilangkan dalam masa reformasi karena dianggap sebagai amanat pemilihan Presiden secara langsung yang memiliki kewenangan membentuk arah pembangunan sesuai visi dan misi kepemimpinannya sendiri.
Pada masa awal pembentukan GBHN, Presiden Soekarno melahirkan adanya KNIP yang berdasarkan Maklumat Nomor X tertanggal 16 Oktober 1945 diberikan tugas untuk membantu Presiden menyusun GBHN. Seiring perjalanan kekuasaan, GBHN kemudian mengalami penyusunan secara detail di era Orde Baru. Selain melanjutkan era Orde Lama, GBHN merupakan perwujudan dari model perencanaan ekonomi kerakyatan Pancasila sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang tidak pernah berubah substansi pemaknaan. GBHN menjadi adalah instrumen sentral dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Secara ketatanegaraan, mengembalikan kembali kehadiran GBHN adalah amanat UUD 1945 sekaligus akan memiliki implikasi pada penguatan kedudukan MPR, yang bisa jadi akan dipandang bertabrakan dengan sistem presidensial yang dianut dalam amandemen UUD 1945.
Jika semua komponen konsisten dengan esensi UUD 1945 yang menganut sistem perencanaan ekonomi, maka sistem pemerintahanlah yang seharusnya menyesuaikan dengan keberadaan GBHN sebagai instrumen perencanaan pembangunan. Dalam kenyataan demikian, persoalan bukan pada aspek mutlaknya sistem presidensial, tetapi pada sistem untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat secara konstitusional yang terlindungi sesuai dengan perencanaan ekonomi melalui yang jelas.
Selama ini, arah pembangunan nasional mengacu pada visi dan misi Presiden yang kemudian disusun secra detail sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Namun perlu difahami bahwa visi dan misi Presiden tidak bisa dijadikan pedoman pembangunan seluruh bangsa karena nahkoda tetap butuh kebersamaan penghuni bahtera yang sedang berlayar. Penyusunan RPJM dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP kurang mewakili kepentingan seluruh bangsa karena tidak disusun secara transparan dan tidak melibatkan berbagai komponen bangsa. Salah satu cikal bakal RPJM dan RPJP adalah road map industri yang disusun Kadin Indonesia.
Pengalaman silih ganti Presiden sampai empat kali setelah reformasi jelas menunjukkan pembangunan antar penguasa tidak memiliki kesinambungan karena masing-masing memulai dario start nol. Hal tersebut menjadikan pentingnya GBHN, RPJM, dan RPJP yang disepakati seluruh komponen bangsa lewat MPR. Dan hal demikian dibutuhkan adanya keberanian mengamandemen UUD 1945, guna mengembalikan sakralitas MPR bersama DPD dan memajukan demokratisasi politik melalui penerimaan calon independen dalam pemilihan presiden dan wakilnya.

Reformulasi Model GBHN, Perlukah?

MPR RI

Dalam suatu organisasi manapun diperlukan perencanaan. Dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, keragaman agama, dan variasi lainnya, sehingga kompleksitas permasalahan begitu tinggi , maka perencanaan tidak bisa dihindari, ucap Rektor Universitas Jember (UNEJ) Drs M. Hasan MSc Ph.D, dalam sambutannya pada acara pembukaan Seminar Nasional Reformulasi Model Garis-garis Besar Haluan Negara(GBHN), Kamis(22/3/2012). 

GBHN dahulunya merupakan program rencana kerja sebagai pedoman untuk menyusun rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan perspektif 25 tahun ke depan dengan mendapatkan persetujuan setiap lima tahun dari MPR RI melalui DPR RI. 

M. Hasan mengatakan, bahwa Seiring dengan reformasi, peran yang mulanya dilakukan oleh MPR kini mengalami pergeseran. Nampaknya peran tersebut kini lebih banyak diambil oleh Eksekutif bersama DPR. Dalam kesempatan itu pula Rektor UNEJ ini menyampaikan, merupakan suatu hal yang baik, jika kita merencanakan suatu arah atau haluan negara ke depan. Suatu haluan yang mampu menjadi haluan bersama yang tidak berhenti di tengah jalan-haluan yang mampu mewakili Bangsa Indonesia. Perlu perencanaan yang matang agar dapat dijadikan acuan untuk waktu tertentu seperti halnya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Desa 2011-2025 yang memang telah bergulir saat ini, namun perencanaan diharapkan mampu meliputi segala aspek. 

Hal senada disampaikan Arif Budimanta, yang dalam kesempatannya mewakili Pimpinan MPR RI. Atas dasar Amandemen UUD NRI tahun 1945, rencana pembangunan lima tahunan yang semula adalah GBHN kini beralih menjadi visi dan misi presiden, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahun. RPJM inilah yang menjadi acuan penyusunan APBN dari waktu ke waktu. 

GBHN secara ideologis bertujuan sebagai wadah permusyawaratan rakyat yang membahas rencana untuk lima tahun ke depan, suatu master plan yang tidak hanya dibahas oleh tim sukses para capres ataupun cawapres, akan tetapi dibicarakan oleh seluruh elemen rakyat melalui berbagai proses kanalisasi pemikiran kebangsaan, politik, maupun ekonomi yang tersebar dalam Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Mengusung tema: Reformulasi Model GBHN: Tinjauan Terhadap Peran dan Fungsi MPR RI Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seminar yang berlangsung selama satu hari, yang diselenggarakan di Hotel Bintang Mulia Jember, Kamis(22/3/2012), kerjasama Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Universitas Negeri Jember(UNEJ), berupaya membahas secara mendalam baik dari segi akademik maupun konstitusional tentang kelebihan dan kekurangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional saat ini apabila dibandingkan dengan GBHN pada jaman orde baru, satu dari empat pokok pemikiran yang nantinya diharapkan dapat menjadi panduan oleh MPR untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya . Seminar yang terbagi dalam dua sesi ini menghadirkan Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc (Wakil Ketua Fraksi PDIP MPR RI), Jani Januar (Pembantu Rektor II UNEJ), Himawan Bayu Patriadi, Ph.D, pada sesi pertama, dan kemudian akan dilanjutkan dengan menghadirkan narasumber yang juga masih berasal dari UNEJ, Adhitya Wardhono, Ph.D, Rafael Purtomo Somaji, dan Dr. Widodo Ekatjahjana , S.H., M.Hum, pada sesi berikutnya.

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More
 
Powered by Blogger